Hukum adalah bagian integral dari sistem sosial dan politik di setiap negara di dunia. Masing-masing negara memiliki struktur hukumnya sendiri. Terdapat banyak perbedaan antara aturan hukum satu negara dengan negara lainnya, dan inilah alasan mengapa perbandingan hukum menjadi penting. Dalam artikel ini, kami akan membahas 10 sistem perbandingan hukum dan memberikan panduan lengkap untuk masing-masing.
1. Sistem Hukum Romawi atau Civil Law
Sistem perbandingan hukum pertama yang akan dibahas adalah sistem hukum Romawi atau civil law. Sistem ini didasarkan pada hukum yang diberlakukan selama Kekaisaran Romawi dan digunakan di sebagian besar Eropa kontinental dan Amerika Latin saat ini. Peraturan-peraturan pada sistem peradilan ini didasarkan pada pengadilan, keputusan hakim, dan kode-kode hukum tertulis.
2. Sistem Hukum Umum atau Common Law
Sistem perbandingan hukum selanjutnya yang akan dibahas adalah sistem hukum umum atau common law. Sistem ini berkembang dari Inggris yang kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui penjajahan Inggris. Sistem ini didasarkan pada preseden hukum atau hasil dari pengadilan sebelumnya yang kemudian menjadi dasar dari putusan hakim pada kasus serupa yang akan datang.
3. Sistem Hukum Islam atau Shariah Law
Sistem perbandingan hukum ketiga yang akan dibahas adalah sistem hukum Islam atau shariah law. Sistem ini didasarkan pada hukum yang tercantum dalam Al-Quran dan tradisi Islam. Sistem ini digunakan di negara-negara dengan mayoritas populasi Muslim seperti Arab Saudi, Iran, dan Indonesia.
4. Sistem Hukum Adat atau Customary Law
Sistem perbandingan hukum selanjutnya adalah sistem hukum adat atau customary law. Sistem ini terutama digunakan di Afrika, tetapi juga ditemukan di negara-negara lain seperti Indonesia dan Papua Nugini. Sistem ini mengandalkan tradisi lokal dan peraturan adat sebagai sumber hukum dan dibentuk oleh praktik dan kebiasaan masyarakat setempat.
5. Sistem Hukum Kanonik atau Canon Law
Sistem perbandingan hukum kelima adalah sistem hukum kanonik atau canon law. Sistem ini berkaitan dengan sistem gerejawi dalam Gereja Katolik Roma. Sistem ini didasarkan pada Alkitab, Kitab Hukum Kanonik, dan keputusan gereja.
6. Sistem Hukum Tibet atau Tibetan Law
Sistem perbandingan hukum selanjutnya adalah sistem hukum Tibet atau Tibetan law. Sistem ini digunakan di Tibet dan menerapkan hukum terkait mediasi dan penyelesaian konflik. Sistem ini didasarkan pada kepercayaan agama Buddha dan didukung oleh sistem diplomatik dan adat Tibet.
7. Sistem Hukum Jerman atau German Law
Sistem perbandingan hukum ketujuh adalah sistem hukum Jerman atau German law. Sistem ini didasarkan pada hukum yang diberlakukan di Jerman dan Austria. Sistem ini didasarkan pada kode hukum tertulis, yang disebut Bürgerliches Gesetzbuch, dan bertujuan untuk memastikan keseimbangan yang adil antara hak dan kewajiban.
8. Sistem Hukum Hindu atau Hindu Law
Sistem perbandingan hukum kedelapan adalah sistem hukum Hindu atau Hindu law. Sistem ini digunakan di India dan terutama digunakan pada kasus-kasus terkait keluarga dan warisan. Sistem ini didasarkan pada hukum yang tercantum dalam kitab suci Hindu, yaitu Hindu Law Code.
9. Sistem Hukum Quebec atau Quebec Law
Sistem perbandingan hukum kesembilan yang akan dibahas adalah sistem hukum Quebec atau Quebec law. Sistem ini digunakan di Quebec, Kanada, dan menerapkan perpaduan dari sistem hukum Romawi dan British Common Law. Sistem ini juga mencakup hukum perdata dan perdagangan.
10. Sistem Hukum Soviet atau Soviet Law
Sistem perbandingan hukum terakhir yang akan dibahas adalah sistem hukum Soviet atau Soviet law. Sistem ini digunakan pada masa Uni Soviet dan mencakup semua jenis hukum yang berlaku pada saat itu. Sistem ini didasarkan pada pengawasan dan kontrol pemerintah yang ketat dan sering membuat kontroversi.
Kesimpulan
Dalam panduan ini, kami telah membahas 10 sistem perbandingan hukum di seluruh dunia. Setiap sistem memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing dan telah berkembang berdasarkan sejarahnya masing-masing. Mengetahui perbedaan antara sistem perbandingan hukum dapat membantu seseorang dalam memahami sistem hukum tertentu dan menghindari masalah sehubungan dengan konteks hukum di luar negeri.
