Bentuk negara dan pemerintahan merupakan aspek penting dalam suatu negara. Hal ini berkaitan dengan organisasi negara dan cara negara menjalankan pemerintahannya. Di Indonesia, bentuk negara yang dianut adalah negara kesatuan yang berbentuk republik (NKRI) dengan sistem pemerintahan presidensial.
Bentuk Negara
Negara kesatuan adalah bentuk negara yang mempunyai satu pemerintah pusat yang memiliki kewenangan tertinggi dalam mengambil kebijakan untuk seluruh wilayah negara. Melalui negara kesatuan, Indonesia diatur dengan cara mengelompokkan wilayah-wilayahnya menjadi provinsi-provinsi yang terdiri dari beberapa kabupaten/kota.
Bentuk negara kesatuan sering juga disebut dengan negara unitaris. Kelompok yang ada dalam sistem negara kesatuan ini biasanya memiliki hak terbatas dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan mereka masing-masing dan tidak mempunyai hak untuk membuat hukum.
Sistem Pemerintahan
Di Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, Presiden memegang kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara dan pemerintahannya. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara.
Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, dan masa jabatannya selama 5 tahun. Presiden juga memilih menteri-menteri yang menjadi anggota kabinetnya sebagai pembantu dalam menjalankan pemerintahannya. Di Indonesia, setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur dan setiap kabupaten/kota dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
Peran Lembaga Negara
Lembaga negara seperti DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. DPR berfungsi sebagai pengawas dan legislatif di Indonesia, dimana anggotanya merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD merupakan badan perwakilan daerah yang dibentuk untuk memberikan suara dalam proses legislasi.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawas kepatuhan hukum terhadap konstitusi RI. Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan akhir yang mengikat semua pihak terkait sengketa yang diajukan terkait UUD 1945, pemilu, dan lain-lain.
Kesimpulan
Bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dan memastikan bahwa kepentingan rakyat terjamin. Lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjalankan tugasnya tersebut. Oleh karena itu, peran setiap pihak haruslah diperhatikan guna menjaga kelancaran negara dan pemerintahan di Indonesia.
