Pengajuan formasi adalah proses yang penting bagi seluruh instansi pemerintah. Dalam pembentukan formasi ini, terdapat perbedaan antara pengajuan formasi di tingkat pusat dan daerah. Pada artikel ini, kita akan membahas perbedaan antara kedua proses tersebut.
Pengajuan Formasi di Tingkat Pusat
Proses pengajuan formasi di tingkat pusat memiliki regulasi yang rumit karena melibatkan banyak kementerian dan instansi. Biasanya, proses ini dimulai dengan perencanaan strategis dan formulasi kebutuhan pegawai yang dibutuhkan berdasarkan jangka panjang dan jangka pendek. Kementerian dan lembaga bertanggung jawab menyerahkan usulan kebutuhan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Setelah KemenPAN-RB menerima usulannya, mereka akan mengevaluasi kebenaran jumlah formasi yang diminta dan memperhitungkan kebutuhan yang dinyatakan oleh instansi tersebut. Kemudian, KemenPAN-RB akan melakukan koordinasi dan pengabsahan dari presiden dan jajaran terkait untuk mendapatkan persetujuan anggaran.
Setelah itu, instansi akan mengajukan kebutuhan formasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang bertindak sebagai penanggung jawab dalam pengadaan pegawai di pemerintah pusat. Pada tahap ini, instansi akan melakukan seleksi dan rekrutmen pegawai guna memenuhi kebutuhan pegawai.
Pengajuan Formasi di Tingkat Daerah
Perbandingan ini juga akan membahas proses pengajuan formasi di tingkat daerah. Meskipun ada beberapa kesamaan, tetapi ada perbedaan dan peraturan yang berbeda.
Proses pengajuan formasi di tingkat daerah dimulai dengan formulasi rencana kebutuhan pegawai yang dibutuhkan oleh instansi daerah tersebut. Karena panduan untuk proses pengajuan formasi di daerah tidak terlalu ketat, instansi biasanya menyerahkan usulan langsung ke kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan anggaran.
Selain itu, instansi daerah juga memastikan bahwa jumlah pegawai yang diminta memang sesuai dengan kebutuhan operasional yang ada. Usulan formasi dari instansi daerah akan diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk diproses lebih lanjut.
BKD akan memeriksa dan mengevaluasi jumlah kebutuhan pegawai dan kemudian memberikan persetujuan untuk pembukaan formasi pegawai atau menolak jika usulannya tidak sesuai.
Setelah formasi pegawai disetujui dan dianggarkan, instansi daerah akan melakukan seleksi dan rekrutmen pegawai yang dibutuhkan.
Perbedaan Antara Pengajuan Formasi di Tingkat Pusat dan Daerah
Proses pengajuan formasi di tingkat pusat dan daerah memiliki perbedaan dalam hal pengajuan dan persetujuan kebutuhan pegawai. Pada tingkat pusat, proses pengajuan harus melewati beberapa lembaga, mulai dari kementerian hingga BKN, yang membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan persetujuan dari presiden dan jajaran terkait.
Sementara itu, pada tingkat daerah, proses pengajuan formasi lebih fleksibel. Instansi daerah dapat langsung mengajukan usulan ke kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan langsung dan dapat segera dilakukan rekrutmen pegawai.
Namun, meskipun memiliki perbedaan dalam proses pengajuan formasi, pada intinya, keduanya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan pegawai yang dibutuhkan untuk operasional suatu instansi.
Kesimpulan
Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan formasi di tingkat pusat dan daerah memiliki perbedaan yang terkait dengan persetujuan dan regulasi. Meskipun memiliki perbedaan, keduanya tetap bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di instansi pemerintah.
Dalam sektor ini, pendanaan dan pengembangan regulatori adalah dua elemen kunci yang terus berkembang dan harus ditingkatkan agar proses pengajuan formasi menjadi lebih efektif dan efisien bagi kedua tingkatan.
