Akuntansi pemerintahan sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengeluaran pemerintah. Indonesia dan Australia memiliki sistem akuntansi pemerintahan yang berbeda. Dalam artikel ini, kami akan membahas perbedaan antara akuntansi pemerintahan Indonesia dan Australia.
Pengertian Akuntansi Pemerintahan
Sebelum membahas perbedaan, mari terlebih dahulu memahami pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah proses mencatat, menganalisis, dan melaporkan aktivitas keuangan pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang pengeluaran dan penerimaan keuangan pemerintah, serta memperlihatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.
Akuntansi pemerintahan dibedakan menjadi dua, yakni akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan memiliki fokus pada transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan, sedangkan akuntansi manajemen diterapkan pada pengambilan keputusan manajerial dalam pengelolaan keuangan pemerintah.
Perbedaan dalam Aplikasi Akuntansi Pemerintahan Indonesia dan Australia
Dalam hal aplikasi akuntansi pemerintahan, Indonesia dan Australia memiliki perbedaan signifikan. Berikut adalah perbedaan utama dari aplikasi akuntansi pemerintahan tersebut.
Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan adalah faktor penting dalam perbedaan aplikasi akuntansi pemerintahan Indonesia dan Australia. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang lebih terpusat, sedangkan Australia memiliki sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi. Dalam sistem pemerintahan terpusat, keputusan diambil oleh pemerintah pusat, sedangkan dalam sistem pemerintahan terdesentralisasi, keputusan dibuat oleh otoritas lokal seperti negara bagian atau wilayah provinsi.
Akuntansi Berbasis Kas atau Akrual
Indonesia menerapkan sistem akuntansi berbasis kas, yang artinya pengeluaran dan penerimaan dicatat pada saat terjadi transaksi secara tunai. Sementara itu, Australia menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual yang mencatat pengeluaran dan penerimaan pada saat transaksi terjadi, tidak tergantung pada waktu pembayaran secara tunai.
Standar Akuntansi Pemerintahan
Indonesia menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang berbeda dengan Australia. Indonesia menerapkan SKAAP (Standar Akuntansi Aparatur Pemerintah), sementara Australia menggunakan IPSAS (International Public Sector Accounting Standards). Kesesuaian dengan standar internasional memungkinkan transparansi yang lebih besar pada pengeluaran pemerintah.
Sistem Pelaporan
Australia memiliki sistem pelaporan yang lebih terstruktur dan jelas dibandingkan dengan Indonesia. Setiap entitas pemerintah di Australia harus merilis laporan keuangan setiap tahun, sedangkan di Indonesia laporan tersebut tergantung pada kebutuhan.
Kesimpulan
Perbedaan dalam aplikasi akuntansi pemerintahan Indonesia dan Australia terlihat dari sistem pemerintahan, akuntansi berbasis kas atau akrual, standar akuntansi pemerintahan, serta sistem pelaporan. Meskipun memiliki perbedaan, kedua negara mencoba untuk memperlihatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran pemerintah.
Daftar Pustaka
- BPKP. (2010). IPSAS Mudah Diterapkan. Pusdiklatwas BPKP.
- Djalilah, A., & Kurniawan, R. (2016). Perbandingan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dan Kas. Jurnal Ilmiah Accounting and Economics Perspective, 8(3), 231-244.
- Fiannah, A. (2017). Akuntansi Sektor Publik. Graha Ilmu.
