Sistem pemerintahan adalah cara orang-orang memilih dan mengelola pemimpin negara serta pengambilan keputusan untuk kebaikan bersama. Sistem pemerintahan yang berbeda membuat perbedaan dalam bagaimana kekuasaan dan tugas politik ditangani. Sebagai contoh, kita dapat membuat perbandingan antara sistem pemerintahan presidensial, parlementer dan campuran.
Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana pemimpin negara dipilih secara langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan eksekutif. Presiden bekerja sama dengan sekelompok kabinet yang telah dipilih oleh presiden untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan. Pemimpin presidensial biasanya memiliki kekuasaan dan otoritas yang kuat untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan tanpa intervensi parlemen.
Salah satu contoh sistem pemerintahan presidensial adalah Amerika Serikat. Di AS, presiden dipilih oleh suara langsung dan secara bergantian tidak langsung. Presiden memiliki kewenangan untuk signifikan mengambil alih tugas-tugas legislatif jika parlemen mendapat jalan buntu dalam memutuskan. Sistem ini terbukti cukup stabil dan berjalan baik, karena pemimpin presiden memiliki otoritas yang cukup untuk mengejar kebijakan yang diinginkan dan memimpin negara.
Tetapi, kelemahan dari sistem ini juga sangat jelas. Konflik antara pemerintah dan parlemen cukup sering terjadi, bahkan bisa menjadi krisis yang merusak stabilitas politik dan perekonomian. Selain itu, kabinet presiden yang sangat bergantung pada presiden, mungkin menjadikan anggota kabinet tidak merdeka, dan hanya bekerja sesuai keinginan presiden.
Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pemimpin negara, atau perdana menteri, dipilih oleh parlemen. Pemimpin dipilih dari partai politik yang memegang mayoritas kursi di parlemen. Pemerintah yang terbentuk memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil kepada parlemen dan masyarakat secara keseluruhan.
Salah satu contoh dari negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris. Di Inggris, pemimpin partai yang menang dalam pemilu parlemen biasanya menjadi Perdana Menteri dan memilih kabinetnya sendiri. Parlemen mengawasi kerja pemerintah dan memilih untuk menyetujui atau menolak undang-undang dan kebijakan. Sistem ini terlihat stabil dan mampu menangani masalah dengan baik dalam waktu singkat.
Tetapi, masalah juga terdapat dalam sistem pemerintahan ini. Politik di parlemen bisa menjadi sangat serius, dan seringkali menyebabkan kekacauan dan gangguan dalam pekerjaan pemerintahan. Selain itu, bila jumlah partai politik minoritas di parlemen besar, maka kemungkinan pemerintahan itu sulit untuk dijalankan, karena persetujuan dari partai minoritas sulit didapatkan.
Sistem Pemerintahan Campuran
Sistem Pemerintahan Campuran adalah sistem pemerintahan yang memadukan karakteristik dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Ada dua model pemerintahan campuran: semipresidensial dan sepuluh presidensial. Pada sistem pemerintahan semipresidensial, kepala negara yang dipilih secara langsung memiliki kekuasaan eksekutif. Dan pada pemerintahan sepuluh presidensial, kekuasaan dipegang oleh perdana menteri dan kabinet yang dipilih dari parlemen.
Salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan campuran adalah Prancis. Di Prancis, Presiden dipilih saat pemilu langsung dan memegang kekuasaan eksekutif. Sebuah kabinet juga dipilih oleh Presiden dan perdana menteri biasanya dipilih dari partai politik minoritas di parlemen. Parlemen memutuskan hampir semua tugas legislatif, tetapi Presiden memainkan peran penting dalam pembuatan undang-undang.
Sistem pemerintahan campuran sering kali memberikan stabilitas politik yang lebih baik, karena menjaga pengimbangan antara kekuasaan presiden dan parlemen. Tetapi, ada kerugian dari sistem pemerintahan ini yaitu biaya operasional yang tinggi, terlebih di negara dengan anggaran kecil.
Kesimpulan
Masing-masing sistem pemerintahan memiliki kelemahannya sendiri. Pemilihan sistem pemerintahan tergantung pada kondisi sosial-politik negara tersebut, sehingga sangat penting untuk mempertimbangkan kondisi politik dan sosial suatu negara dalam memilih sistem pemerintahan yang paling sesuai.
Note: Sistem pemerintahan di Indonesia adalah campuran dengan kecenderungan parlementer. Sebagai materi referensi aja nih ya buat yang lagi belajar mengenai pemerintah dan tata negara di Indonesia hehe.
